Pemdes Pulungan — Rapat Koordinasi Rumah Desa Sehat (RDS) diselenggarakan pada Rabu, 8 Juli 2026 di Kantor Desa Pulungan. Forum strategis ini mempertemukan kader kesehatan, perangkat desa, dan lintas sektor untuk memetakan solusi penanganan stunting serta pemenuhan layanan kesehatan dasar masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja berjalan guna memastikan intervensi gizi tepat sasaran. Komitmen bersama ini diharapkan mampu melahirkan program kerja yang lebih responsif dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga desa.
"Saya berharap melalui forum ini kita dapat menyamakan persepsi, mengevaluasi program yang telah berjalan, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan kesehatan desa pada tahun mendatang," ujar Bapak Adi Kusuma (Kepala Desa Pulungan) saat membuka pemaparan dalam rapat tersebut, [08/07].
Pembahasan dalam koordinasi ini bergerak dari evaluasi teknis di lapangan. Para kader posyandu dan bidan desa memaparkan data riil mengenai fluktuasi angka stunting, ketersediaan alat ukur yang valid, hingga efektivitas pemberian makanan tambahan (PMT) di tingkat RT. Temuan-temuan spesifik ini menjadi bahan evaluasi kritis untuk memperbaiki pola pendampingan terhadap ibu hamil dan balita yang masuk dalam kategori rawan gizi.
Meluas dari persoalan teknis kesehatan, forum ini juga menyoroti pentingnya konvergensi program pencegahan stunting yang melibatkan sektor non-kesehatan. Anggaran dana desa dinilai perlu dialokasikan secara lebih integratif, tidak hanya untuk pemenuhan gizi, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan penyediaan akses air bersih di lingkungan warga. Integrasi kebijakan ini dinilai menjadi kunci utama agar target zero stunting di level desa dapat tercapai secara berkelanjutan.
Langkah taktis yang diambil Pemdes Pulungan ini sejalan dengan agenda nasional dalam mencetak generasi emas yang bebas dari ancaman tengkes. Penguatan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai wadah pusat data dan advokasi kesehatan di tingkat desa membuktikan bahwa pemenuhan hak-hak dasar masyarakat harus dimulai dari penguatan kelembagaan paling hilir. Komitmen kolektif ini menegaskan bahwa urusan kesehatan bukan sekadar tugas sektoral, melainkan fondasi utama pembangunan manusia. (nis)
.jpeg)