.png)
| NO | REGULASI | URAIAN | LIHAT |
| 1 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menjadi landasan utama keterbukaan informasi di Indonesia. Mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, kewajiban badan publik menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana, serta pengecualian informasi yang bersifat rahasia. | Klik Disini |
| 2 | Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik | Mengatur standar pelayanan informasi publik yang wajib diterapkan oleh seluruh badan publik, meliputi mekanisme permohonan informasi, penyediaan informasi berkala, setiap saat, serta tata cara keberatan dan penyelesaian sengketa informasi. | Klik Disini |
| 3 | PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Menjelaskan tata cara penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi, mulai dari pengajuan permohonan sengketa, proses mediasi, ajudikasi nonlitigasi, hingga pelaksanaan putusan. | Klik Disini |
| 4 | PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik | Mengatur klasifikasi informasi publik menjadi informasi yang wajib diumumkan, tersedia setiap saat, diumumkan secara berkala, serta informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi. | Klik Disini |
| 5 | PERKI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa | Mengatur secara khusus penyelenggaraan layanan informasi publik di tingkat desa, termasuk pembentukan PPID Desa, jenis informasi yang wajib dipublikasikan, mekanisme pelayanan informasi, serta hak masyarakat dalam memperoleh informasi desa. | Klik Disini |
| 6 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk koordinasi antar PPID untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. | Klik Disini |
| 7 | Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 97 Tahun 2017 tentang PPID Kabupaten Sidoarjo | Menetapkan pembentukan PPID Kabupaten Sidoarjo beserta struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam mengelola pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. | Klik Disini |
| 8 | Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo | Mengatur pedoman teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, meliputi tata kelola PPID, standar pelayanan informasi, klasifikasi informasi, pengarsipan, hingga mekanisme pelayanan kepada masyarakat. | Klik Disini |